SAMPANG, SUARABANGSA.co.id — Ketua Jaringan Kawal Demokrasi (JKD) Kabupaten Sampang, Abu Bakrin menilai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, arogan setelah menolak audiensi mengenai carut marut perekrutan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan.
“Kami sangat kecewa terhadap surat balasan dari Bawaslu Sampang, karena isinya adalah penolakan secara tidak langsung.” ujarnya, saat dikonfirmasi kontributor suarabangsa.co.id, Kamis (20/10/2022) via pesan WhatsApp.
Ia menuturkan, pihaknya telah berkirim bersurat agar dapat diberikan ruang untuk berdiskusi dengan para Komisioner Bawaslu Sampang terkait dugaan adanya isu ‘titipan’ dalam rekrutmen tersebut.
Namun, pihak Bawaslu Sampang mengirimkan surat penundaan audensi tersebut. Padahal, kata dia, hal ini adalah penyampaian aspirasi dari masyarakat, karena banyak asumsi miring yang perlu diluruskan agar tidak berlarut menjadi polemik.
“Kami tetap melakukan riset lapangan, untuk mengumpulkan data-data, termasuk juga akan mendirikan posko pengaduan terkait perbincangan hangat skandal Bawaslu Sampang,” tegasnya.
Menurutnya, pihaknya juga kini tengah dalam tahap diskusi bersama tim untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil.
“Banyak yang berkomentar bahwa Bawaslu Sampang terkesan tidak transparan karena tidak melampirkan skor yang didapatkan peserta. Itu absensi apa hasil seleksi tes? Kok hanya nama tanpa hasil seleksi tes?,” tanyanya.
Sebab setau dia, sejak awal pelaksanaan tes tulis berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT) itu dilakukan secara terbuka dan transparan. Menjadi aneh jika kemudian hasil ataupun perolehan skor masing-masing peserta justru tidak ditampilkan saat pengumuman.
“Harusnya semua peserta bisa melihat dan mengetahui. Kalau tidak, berarti memang ada yang ditutup-tutupi,” tandas Bakrin menyesali.
