Kepala Desa di Bojonegoro yang Siltapnya Tak Cair Datangi DPRD, Bapenda dan BPKAD Tak Hadir

- Admin

Rabu, 19 Oktober 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Sejumlah Kepala Desa di Bojonegoro dan perangkat desa kembali mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Rabu (19/10/2022).

Beberapa kepala Desa yang tergabung Aliansi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro, mengadukan nasibnya yang beberapa bulan tidak gajian, ada yang 4 bulan, 5 bulan, sampai 6 bulan.

Bahkan, bukan hanya kepala desa saja yang tidak gajian, namun pelayanan di 60 desa juga agak terdampak dengan tidak cairnya Siltap yang termaktub di Anggaran Dana Desa (ADD).

Kepala Desa Campurejo mengatakan bahwa sampai saat ini desa desa yang di wilayah kota banyak yang belum menerima siltap karena kebijakan tersebut.

“Untuk wilayah kota merata, banyak kepala desa dan perangkat desa yang belum bisa mencairkan siltapnya,” terangnya.

Mahmuddin selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD) Bojonegoro mengatakan bahwa pihaknya telah diperintah untuk menelaah Perbup 32/2015, dan hal tersebut telah disampaikan kepada Bupati Anna Muawanah, pada prinsipnya ada dua hal yang disampaikan kepada Bupati, dan kini telah turun di Bapenda.

Baca Juga:  Diguyur Hujan, Petani Tembakau di Sampang Mulai Was-was

“Kami diminta untuk lakukan telaah perbup tersebut, yang saya sampaikan kepada ibu bupati, yaitu mentelaah ada dua hal, team fasilitasi ini bukan sebagai memberikan rekomendasi, yang memberikan tetap Bapenda, Bapenda ini sebagai tetap OPD yang bisa merekomendasi kepada wajib pajak dan memberikan pengecualian, dan yang kedua memberikan pengecualian bagi desa desa yang lemah dalam pembayaran pajak, karena sumber dayanya dari ADD, maka ada rekomendasi memberikan pertimbangan pertimbangan ADDnya, sesuai sumber pagunya,” terangnya.

Hal tersebut ditanggapi oleh Anam Warsito selaku Divisi Hukum AKD Bojonegoro, Anam meminta kepada pemkab Bojonegoro untuk mencabut pasal pasal yang memberatkan kinerja perangkat desa, karena postur aturan di perbub bila diberlakukan maka harus seratus persen maka hal tersebut sangat tidak manusiawi dan dhalim. Yang menjadi pertanyaannya siapa yang menaruh harus seratus persen.

Baca Juga:  Sebut Kampungnya Tak Aman, Pengusaha Muda Desa Tambaan Camplong Ini Resah

“Tapi sebenarnya,kalau saya baca perbup pasal per pasal itu tidak harus ada seratus persen itu tidak ada, tapi di perbup yang ada sesuai kinerja, tapi kalau sudah tujuh puluh persen kan sudah sesuai kinerja, tapi siapa yang membikin harus seratus persen tersebut, yang memasang ini loh siapa,” tanyanya.

Mantan aktivis PMII yang pernah menjabat Anggota Dewan periode 2014~2019 dari Partai Gerindra tersebut, meminta dan berharap kepada Bupati Bojonegoro untuk mencabut pasal pasal yang menjadi biang kerok dan membikin gaduh di tiap tahun.

Lelaki yang akrab dipanggil Anam tersebut menganalogikan Perbup 32/2015 tersebut, bagaikan orang yang sedang memisah orang berkelahi, tapi yang memisah malah dihukum, hal tersebut tidak masuk diakal. Dan ada indikasi yang mempunyai tangung jawab dalam penarikan pajak (PBB P2) cuci tangan, lepas tangung jawab nya, tapi hal ini dibebankan kepada kepala Desa dan Perangkat Desa.

Baca Juga:  Sekitar 71 Nama Warga Bojonegoro Dicatut oleh Parpol

“Karena biang keroknya adalah penarikan pajak PBB P2 menjadi beban kepada kami, maka rekomendasi nya adalah bagaimana bupati menghapus dalam pasal tersebut yang menjadi biang keroknya, dan kami tidak butuh japung,” harapnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil ketua DPRD Bojonegoro Syukur Priyanto. Bahwa apa yang dikeluhkan oleh kepala desa dan perangkat desa adalah hal yang wajar, dan berharap bupati mendengar serta mengevaluasi kebijakan tersebut,karena kepala desa dan perangkat desa juga punya keluarga.

“Jangankan kepala desa, pegawai negeri saja bila tidak gajian selama 4 bulan , lima bulan sampai 6 bulan pasti akan berteriak, semoga ibu bupati mendengar keluhan kepala desa,” pungkasnya.

Dalam hearing mediasi tersebut dihadiri perangkat desa, kepala Desa yang tidak cair siltapnya, Wakil ketua komisi A dan anggota, Wakil ketua Dewan, Kepala Dinas DMPD beserta jajaran, untuk BPKAD dan Bappeda tidak hadir dalam hearing tersebut.

Berita Terkait

Korban TPPO Asal Sampang Berhasil Pulang dari Libya, Bupati: Cek Legalitas Sebelum Berangkat
Pemkab Sampang Terus Distribusikan Air Bersih Bagi Warga Terdampak Kekeringan
Warga Batang-Batang Sumenep Ditemukan Meninggal Terbakar
Warga Bungur Bojonegoro Hantam Ibunya Pakai Paving, Lalu Menyerah Tanpa Busana
Seorang Pria di Longos Sumenep Ditemukan Meninggal, Diduga Gantung Diri
DVI Polda Jatim Serahkan Seluruh Jenazah Korban KM Mutiara Sentosa II Kepada Keluarga
Dua Jenazah Korban KMP Mutiara Sentosa II Diserahkan ke Keluarga, Tim DVI Lanjutkan Identifikasi Korban Lain
BEM Malang Raya Turun Jalan, Tuntut Kasus Penyiraman Air Keras Harus Diproses Secara Adil Tanpa Kompromi
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 12:02 WIB

Sekap 19 Karyawan di Sidoarjo dan 2 Korban Dicabuli, WNA Suriah Ditangkap

Rabu, 4 November 2026 - 13:01 WIB

Viral Penggerebekan Warga di Sukosewu, Polres Bojonegoro Usut Tuntas Dugaan Pencabulan Anak

Senin, 2 November 2026 - 11:43 WIB

Polda Jatim Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Negara Rugi Rp 35,7 Miliar

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:46 WIB

Respon Cepat Polres Bojonegoro: 3 Motor Korban Curanmor Kembali ke Pemiliknya, Gratis!

Minggu, 11 Oktober 2026 - 15:56 WIB

Pastikan Kondusivitas Acara, Kapolres Bojonegoro dan Hj. Tuti Wahyuningsih Pantau Pengamanan Sholawat Gus Iqdam di MPS Dander

Senin, 5 Oktober 2026 - 13:15 WIB

HUT ke-81 TNI di Bojonegoro: Dandim Serahkan Piagam Binsat hingga Bawa Pesan Panglima TNI

Kamis, 24 September 2026 - 15:43 WIB

Polda Jatim Bongkar Penipuan Investasi Saham Crypto Jaringan Internasional, Transaksi Mencapai Triliunan Rupiah

Senin, 14 September 2026 - 13:17 WIB

Krisis Air Bersih di Bojonegoro, Kodim 0813 Guyur 77 Ribu Liter Air untuk 3 Kecamatan Terdampak Kemarau

Berita Terbaru

Daerah

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:51 WIB

Daerah

7 Fraksi DPRD Sumenep Laporkan Hasil Reses I Tahun 2026

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:04 WIB