Kepala Desa di Bojonegoro yang Siltapnya Tak Cair Datangi DPRD, Bapenda dan BPKAD Tak Hadir

- Admin

Rabu, 19 Oktober 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Sejumlah Kepala Desa di Bojonegoro dan perangkat desa kembali mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Rabu (19/10/2022).

Beberapa kepala Desa yang tergabung Aliansi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro, mengadukan nasibnya yang beberapa bulan tidak gajian, ada yang 4 bulan, 5 bulan, sampai 6 bulan.

Bahkan, bukan hanya kepala desa saja yang tidak gajian, namun pelayanan di 60 desa juga agak terdampak dengan tidak cairnya Siltap yang termaktub di Anggaran Dana Desa (ADD).

Kepala Desa Campurejo mengatakan bahwa sampai saat ini desa desa yang di wilayah kota banyak yang belum menerima siltap karena kebijakan tersebut.

“Untuk wilayah kota merata, banyak kepala desa dan perangkat desa yang belum bisa mencairkan siltapnya,” terangnya.

Mahmuddin selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD) Bojonegoro mengatakan bahwa pihaknya telah diperintah untuk menelaah Perbup 32/2015, dan hal tersebut telah disampaikan kepada Bupati Anna Muawanah, pada prinsipnya ada dua hal yang disampaikan kepada Bupati, dan kini telah turun di Bapenda.

Baca Juga:  BPN Bojonegoro Butuh Suntikan Dana hibah dari Pemkab

“Kami diminta untuk lakukan telaah perbup tersebut, yang saya sampaikan kepada ibu bupati, yaitu mentelaah ada dua hal, team fasilitasi ini bukan sebagai memberikan rekomendasi, yang memberikan tetap Bapenda, Bapenda ini sebagai tetap OPD yang bisa merekomendasi kepada wajib pajak dan memberikan pengecualian, dan yang kedua memberikan pengecualian bagi desa desa yang lemah dalam pembayaran pajak, karena sumber dayanya dari ADD, maka ada rekomendasi memberikan pertimbangan pertimbangan ADDnya, sesuai sumber pagunya,” terangnya.

Hal tersebut ditanggapi oleh Anam Warsito selaku Divisi Hukum AKD Bojonegoro, Anam meminta kepada pemkab Bojonegoro untuk mencabut pasal pasal yang memberatkan kinerja perangkat desa, karena postur aturan di perbub bila diberlakukan maka harus seratus persen maka hal tersebut sangat tidak manusiawi dan dhalim. Yang menjadi pertanyaannya siapa yang menaruh harus seratus persen.

Baca Juga:  3 Partai Berbasis Agama Hadir Hampir Bareng, Gerindra Batal Datang ke Kantor KPUD Bojonegoro

“Tapi sebenarnya,kalau saya baca perbup pasal per pasal itu tidak harus ada seratus persen itu tidak ada, tapi di perbup yang ada sesuai kinerja, tapi kalau sudah tujuh puluh persen kan sudah sesuai kinerja, tapi siapa yang membikin harus seratus persen tersebut, yang memasang ini loh siapa,” tanyanya.

Mantan aktivis PMII yang pernah menjabat Anggota Dewan periode 2014~2019 dari Partai Gerindra tersebut, meminta dan berharap kepada Bupati Bojonegoro untuk mencabut pasal pasal yang menjadi biang kerok dan membikin gaduh di tiap tahun.

Lelaki yang akrab dipanggil Anam tersebut menganalogikan Perbup 32/2015 tersebut, bagaikan orang yang sedang memisah orang berkelahi, tapi yang memisah malah dihukum, hal tersebut tidak masuk diakal. Dan ada indikasi yang mempunyai tangung jawab dalam penarikan pajak (PBB P2) cuci tangan, lepas tangung jawab nya, tapi hal ini dibebankan kepada kepala Desa dan Perangkat Desa.

Baca Juga:  Kapolda Jatim Cek Kesiapan Sat Brimob, Jelang Idul Fitri¬†

“Karena biang keroknya adalah penarikan pajak PBB P2 menjadi beban kepada kami, maka rekomendasi nya adalah bagaimana bupati menghapus dalam pasal tersebut yang menjadi biang keroknya, dan kami tidak butuh japung,” harapnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil ketua DPRD Bojonegoro Syukur Priyanto. Bahwa apa yang dikeluhkan oleh kepala desa dan perangkat desa adalah hal yang wajar, dan berharap bupati mendengar serta mengevaluasi kebijakan tersebut,karena kepala desa dan perangkat desa juga punya keluarga.

“Jangankan kepala desa, pegawai negeri saja bila tidak gajian selama 4 bulan , lima bulan sampai 6 bulan pasti akan berteriak, semoga ibu bupati mendengar keluhan kepala desa,” pungkasnya.

Dalam hearing mediasi tersebut dihadiri perangkat desa, kepala Desa yang tidak cair siltapnya, Wakil ketua komisi A dan anggota, Wakil ketua Dewan, Kepala Dinas DMPD beserta jajaran, untuk BPKAD dan Bappeda tidak hadir dalam hearing tersebut.

Berita Terkait

Diduga Tekanan Ekonomi, Kakek di Jember Ditemukan Gantung Diri
Rumahnya Dilempari Bom OTK, Begini Cerita KPPS di Pamekasan
Rumah Husairi Ketua KPPS di Pamekasan Porak Poranda Dibom OTK, Ini Kata Kapolda Jatim
Hut YPPP ke-49: STIA Pembangunan Jember Meriahkan Perayaan dengan Lomba dan Acara Kebudayaan
Akibat Ngantuk Truk Fuso Muatan Paralon Guling Masuk Jurang di Jember
Insiden Kecelakaan Warnai Kampanye Akbar Paslon 01 di Pamekasan
Baru Dilantik, Anggota KPPS di Jember Tewas Usai Lompat ke Dalam Sumur
Konsolidasi Organisasi, Persatuan Wartawan Sampang Gelar Rakoor
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 20 Februari 2024 - 16:34 WIB

Rumahnya Dilempari Bom OTK, Begini Cerita KPPS di Pamekasan

Minggu, 18 Februari 2024 - 10:16 WIB

Hut YPPP ke-49: STIA Pembangunan Jember Meriahkan Perayaan dengan Lomba dan Acara Kebudayaan

Minggu, 21 Januari 2024 - 11:17 WIB

Konsolidasi Organisasi, Persatuan Wartawan Sampang Gelar Rakoor

Rabu, 17 Januari 2024 - 22:20 WIB

KPK Dikabarkan Lakukan Pemeriksaan di Sumenep, Bidik Kasus Korupsi Gede?

Jumat, 12 Januari 2024 - 16:46 WIB

Pupuk Langka, PMII Pamekasan Turun Gunung

Kamis, 4 Januari 2024 - 09:37 WIB

Polda Jatim Catat 39 Korban Laka Lantas Tewas Selama Operasi Lilin Semeru 2023

Rabu, 3 Januari 2024 - 12:38 WIB

Ada Ledakan di Rumah Warga Sumenep

Selasa, 26 Desember 2023 - 23:05 WIB

Panggung Budaya Madura #2 Meriahkan Hari Jadi ke-400 Sampang

Berita Terbaru

TNI/Polri

Bersama Tim TPID, Polres Bojonegoro Sidak Gudang Beras Bulog

Kamis, 22 Feb 2024 - 20:35 WIB

Peristiwa

Diduga Tekanan Ekonomi, Kakek di Jember Ditemukan Gantung Diri

Selasa, 20 Feb 2024 - 16:42 WIB

Nasional

Rumahnya Dilempari Bom OTK, Begini Cerita KPPS di Pamekasan

Selasa, 20 Feb 2024 - 16:34 WIB