Penuhi Kebutuhan Subsidi, Pemdes Jebung Lor Bondowoso Lakukan Sosialisasi Validasi RDKK

- Admin

Jumat, 30 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BONDOWOSO, SUARABANGSA.co.id – Pemerintah Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes), sosialisasi validasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani, (RDKK) Petani, dan musyawarrah Gapoktan juga Poktan, di Kantor Desa setempat. Jum’at, (30/9/2022).

Acara tersebut dihadiri Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto, Camat Tlogosari, PPL, Kades Jebung Lor Daniel Andre Tanoko, Pengurus Gapoktan, Poktan, dan ratusan petani Desa Jebung Lor.

Kapela Desa Jebung Lor, Daniel Andre Tanoko, mengatakan bahwa pertemuan ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan RDKK untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dan penyesuaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, (SPPT).

“Tujuan penyesuaian RDKK ini meningkatkan peran kelompok tani dalam menyusun rencana kegiatan usahatani berkelompok, sehingga kebutuhan pupuk dengan lahan yang dimiliki oleh petani susuai dengan kebutuhan,” ujar Kades Daniel.

Baca Juga:  Lebih dari Target, Dua Wisata di Sumenep Sumbang Kenaikan PAD

Sedangkan RDKK sendiri, kata Daniel, merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi, apalagi beberapa bulan terakhir ini kebutuhan pupuk bagi petani belum terpenuhi.

“Maka dari itu, kita juga mengundang PPL, karena peran penyuluh pertanian untuk memberikan membimbingan kepada kelompok tani dalam rangka menyusun rencana kegiatan kelompok,” tegasnya.

Selain itu, musdes ini dilaksanakan untuk mengetahui pemilik SPPT, karena pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat.

“Jadi kita dapat mengetahui siapa sebenarnya yang memiliki SPPT itu,
Karena tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak saat ini masih rendah. Ada yang menganggap membayar pajak bukan suatu kewajiban,” tegasnya.

Bahkan masih ada sebagian masyarakat tidak membayar pajak itu, karena gagal panen, karena tanamannya tidak di pupuk, karena untuk mendapatkan pupuk sangat sulit. Kalaupun ada pupuk tapi di atas HET.

Baca Juga:  KPU Bondowoso dan Puluhan Elemen Masyarakat Nobar Peluncuran Kirab Pemilu Tahun 2024

“Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang membayar pajak, maka kita mengundang Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Pak Andi Hermanto, Pak Camat dan PPL, untuk membantu mensosialisasikan penting membayar pajak,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto, mengungkapkan, terkait kelangkaan pupuk susbsidi akhir-akhir ini karena dipicu oleh dugaan permainan distributor dan kios.

Padahal, menurut ketua Pansus pupuk ini, stok pupuk untuk petani di Kabupaten Bondowoso cukup. Bahkan ada beberapa Distributor yang melakukan penebusan ke produsen pada bulan September ini sudah 100%.

Baca Juga:  Polda Jatim Dapat Bantuan Alat Kesehatan Dari Universitas Negeri Surabaya

“Nah, tapi kenapa keberadaan pupuk susbsidi di Bondowoso masih sulit dan langka? Ini yang akan kita Bongkar di Pansus DPRD,” tegasnya.

Dijelaskan, tahun 2022 ini Bondowoso mendapat tambahan pupuk sebanyak 5000 ton, dan ini untuk memenuhi kebutuhkan pupuk mulai bulan Oktober, Nopember sampai bulan Desember.

Sebelumnya, sesuai dengan catatan yang didapat dari produsen, stok pupuk bersubsidi tahun 2022 ini sebanyak 25 ribu ton lebih.

“Makanya, saya mengapresiasi Kades Jebung Lor, yang telah memulai untuk menyusun RDKK dan menyesuaikan kebutuhan pupuk bagi petani di Jebung Lor, mudah-mudahan upaya pemahaman yang dilakukan oleh Kades ini dapat membuahkan hasil dalam rangka mensejahterakan masyarakat, sehingga masyarakat bisa bayar pajak,” pungkas Politisi PDI Perjuangan ini.

Berita Terkait

Bukan Sekadar janji !: Bojonegoro Sabet Dua PP ATM Award 2026, Setyo Wahono Tegaskan Pelayanan Rakyat Nomor Satu
Dari Lumbung Energi ke Lumbung Pangan, Pemkab Bojonegoro Raih Penghargaan Ekonomi dan Kedaulatan Pangan 2026
DPRD Sumenep Gelar Paripurna Pengesahan APBD 2027
Pimpin Apel Hari Santri, Bupati Sumenep Ingatkan Pentingnya Peran Santri Menjaga Kerukunan Sosial dan Kebudayan
Fraksi Gerindra DPRD Bojonegoro Beri 5 Catatan APBD 2027
Sampaikan Nota Penjelasan Raperda APBD 2027, Bupati Bojonegoro Tekankan Beberapa Poin Ini
Pemkab Sampang Terus Distribusikan Air Bersih Bagi Warga Terdampak Kekeringan
DHL Express Perkuat Keamanan Logistik, Surabaya Gateway Kini Bersertifikat TAPA

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 13:52 WIB

Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027

Sabtu, 14 November 2026 - 13:46 WIB

Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun

Rabu, 11 November 2026 - 07:34 WIB

Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

Selasa, 10 November 2026 - 11:20 WIB

Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Senin, 9 November 2026 - 14:57 WIB

Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Jadi Tersangka

Sabtu, 7 November 2026 - 17:01 WIB

Bukan Sekadar Pesta Belimbing, Bojonegoro Cetak Sejarah Baru Usai Lolos Geopark UNESCO di Paris

Selasa, 3 November 2026 - 13:28 WIB

Lindungi Lahan Pertanian dan Industri, Bojonegoro Godok Revisi RTRW

Berita Terbaru