BONDOWOSO, SUARABANGSA.co.id – Pemerintah Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes), sosialisasi validasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani, (RDKK) Petani, dan musyawarrah Gapoktan juga Poktan, di Kantor Desa setempat. Jum’at, (30/9/2022).
Acara tersebut dihadiri Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto, Camat Tlogosari, PPL, Kades Jebung Lor Daniel Andre Tanoko, Pengurus Gapoktan, Poktan, dan ratusan petani Desa Jebung Lor.
Kapela Desa Jebung Lor, Daniel Andre Tanoko, mengatakan bahwa pertemuan ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan RDKK untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dan penyesuaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, (SPPT).
“Tujuan penyesuaian RDKK ini meningkatkan peran kelompok tani dalam menyusun rencana kegiatan usahatani berkelompok, sehingga kebutuhan pupuk dengan lahan yang dimiliki oleh petani susuai dengan kebutuhan,” ujar Kades Daniel.
Sedangkan RDKK sendiri, kata Daniel, merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi, apalagi beberapa bulan terakhir ini kebutuhan pupuk bagi petani belum terpenuhi.
“Maka dari itu, kita juga mengundang PPL, karena peran penyuluh pertanian untuk memberikan membimbingan kepada kelompok tani dalam rangka menyusun rencana kegiatan kelompok,” tegasnya.
Selain itu, musdes ini dilaksanakan untuk mengetahui pemilik SPPT, karena pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat.
“Jadi kita dapat mengetahui siapa sebenarnya yang memiliki SPPT itu,
Karena tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak saat ini masih rendah. Ada yang menganggap membayar pajak bukan suatu kewajiban,” tegasnya.
Bahkan masih ada sebagian masyarakat tidak membayar pajak itu, karena gagal panen, karena tanamannya tidak di pupuk, karena untuk mendapatkan pupuk sangat sulit. Kalaupun ada pupuk tapi di atas HET.
“Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang membayar pajak, maka kita mengundang Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Pak Andi Hermanto, Pak Camat dan PPL, untuk membantu mensosialisasikan penting membayar pajak,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto, mengungkapkan, terkait kelangkaan pupuk susbsidi akhir-akhir ini karena dipicu oleh dugaan permainan distributor dan kios.
Padahal, menurut ketua Pansus pupuk ini, stok pupuk untuk petani di Kabupaten Bondowoso cukup. Bahkan ada beberapa Distributor yang melakukan penebusan ke produsen pada bulan September ini sudah 100%.
“Nah, tapi kenapa keberadaan pupuk susbsidi di Bondowoso masih sulit dan langka? Ini yang akan kita Bongkar di Pansus DPRD,” tegasnya.
Dijelaskan, tahun 2022 ini Bondowoso mendapat tambahan pupuk sebanyak 5000 ton, dan ini untuk memenuhi kebutuhkan pupuk mulai bulan Oktober, Nopember sampai bulan Desember.
Sebelumnya, sesuai dengan catatan yang didapat dari produsen, stok pupuk bersubsidi tahun 2022 ini sebanyak 25 ribu ton lebih.
“Makanya, saya mengapresiasi Kades Jebung Lor, yang telah memulai untuk menyusun RDKK dan menyesuaikan kebutuhan pupuk bagi petani di Jebung Lor, mudah-mudahan upaya pemahaman yang dilakukan oleh Kades ini dapat membuahkan hasil dalam rangka mensejahterakan masyarakat, sehingga masyarakat bisa bayar pajak,” pungkas Politisi PDI Perjuangan ini.
