SUARABANGSA.co.id — Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Mathur Husyairi mengunkap hal mencengangkan pada Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur beberapa hari lalu. Ia mengungkapkan dugaan terjadinya perdagangan manusia atauh human trafficking yang dialami sejumlah WNI.
Dilansir dari media sosial tiktok Sahabat Mathur, Politisi PBB itu menyampaikan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu direkrut secara ilegal oleh beberapa oknum yang saat ini berada di salah satu negara di Asia Tenggara. Saat ini, kata dia ada sekitar 129 orang yang menjadi korban human trafficking tersebut.
Korban, kata Mathur berasal dari berbagai darah di Indonesia. Salah satunya dari Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan. Korban lain, kata dia juga berasal dari Kabupeten Kediri, dari sejumlah daerah di Jawa Tengah, bahkan dari wilayah Pulau Sumatera.
“(Korban) diantaranya ada dari Madura, dari Bangkalan satu, kemudian dari Kediri, yang lain dari Sumatera, kemudian yang paling banyak dari Jawa Tengah,” kata Mathur dihadapan Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak, Pimpinan dan Anggota DPRD Jatim.
Para PMI itu, kata Mathur disekap disalah satu negara di Asia Tenggara, mereka dipekerjakan dengan diberi ponsel pintar untuk menipu orang Indonesia dengan cara merekrut orang melalui judi online hingga investasi bodong. Jika usahanya gagal, mereka dipekerjakan dengan tidak manusiawi, bahkan mereka diduga mengalami penyiksaan.
“Ketika mereka tidak mendapatkan korban atau nasabah dalam tanda kutip, maka mereka dipekerjakan lembur sampai jam 4 pagi. Bahkan diantara mereka ada yang disiksa dengan disetrum dan disulut rokok,” tambah lelaki asal Kabupaten Bangkalan tersebut.
Ia mengungkapkan, salah satu keluarga korban dari Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, sudah melaporkan dugaan human trafficking itu ke Polda Jatim. Kendati demikian, dirinya menyadari, Polisi akan mengalami kesulitan karena kasus itu terjadi lintas negara, sehingga harus melibatkan interpol.
“Kemarin saya sudah mendampingi pihak keluarga korban, karena yang mengadukan ini dari Bangkalan, dari Kecamatan Sepuluh, saya sudah hantar pihak keluarga ke Polda Jawa Timur untuk melakukan laporan terkait dengan human trafficking. Meskipun ini sangat sulit Polda untuk melangkah karena lintas negara dan akan melibatkan interpol,” jelasnya.
Untuk itu, dirinya berharap, Pimpinan DPRD Jawa Timur maupun pihak Pemprov bisa menyampaikan kasus itu kepada pihak terkait, baik Kemenlu RI maupun BP2MI. “Jadi saya mohon pada pimpinan, kebetulan juga ada Wagub, nanti saya serahkan salinan laporan ke Polda-nya, mohon dibantu untuk mengkoneksikan, entah itu (dengan) kementerian luar negeri kita atau ke BP2MI dan seterusnya,” ucapnya.
“Karena ini menyangkut nasib anak bangsa kita yang sebenarnya mereka sangat ingin bekerja tapi salah jalan, akhirnya menjadi korban dari sindikat human trafficking ini. Saya yakin ini jaringannya hampir di semua provinsi, karena juga ada di Sumatera,” pungkasnya.
Dilansir dari akun facebook Mathur Husyairi dengan nama akun Mathur, beberapa waktu lalu, dirinya sempat melakukan kunjungan di BP2MI Batam. Di sana, dia mendapat penjelasan bahwa ada beberapa warga Jawa Timur yang ditahan BP2MI lantaran hendak masuk secara ilegal ke Malaysia.
Dengan urunan bersama sejumlah pihak, mulai dari Pemprov hingga legislatif, akhirnya mereka yang ditahan karena hendak masuk secara ilegal ke Malaysia itu dipulangkan. Bahkan, mereka pulang bersama-sama dengan Mathur ke Jawa Timur.
