Rapat Paripurna DPRD Jatim Hujan Interupsi, Sejumlah Dewan Tolak Kenaikan Harga BBM

- Admin

Jumat, 9 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARABANGSA.co.id Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur yang digelar hari Kamis (8/9) hujan interupsi. Sejumlah Anggota Dewan menyatakan menolak kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM bersubsidi.

Dilansir dari Tribunjatim.com, Anggota Legislatif Jawa Timur yang menyatakan menolak kebijakan kenaikan harga BBM tersebut diantaranya Politisi PKS, Lilik Hendrawati, Politisi Partai Gerindra, Rohani Siswanto, hingga anggota legislatif dari PBB asal Madura, Mathur Husyairi.

Untuk diketahui, rapat paripurna itu, sebenarnya beragendakan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang Perubahan APBD 2022. Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Achmad Iskandar, dan dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak.

Baca Juga:  Cegah Korupsi Dana Desa, Hari Murti Lestari Gelar Workshop di Jember

Namun, sebelum rapat tersebut ditutup, sejumlah interupsi itu bermunculan. Dalam interupsinya, Lilik Hendrawati mengatakan, pihaknya menolak kebijakan kenaikan harga BBM tersebut karena dinilai memberatkan masyarakat. Terlebih, perokonomian masyarakat masih goyah lantaran barusaja dilanda pandemi Covid-19. Ia juga mengajak anggota dewan lain untuk berpandangan sama.

“Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan penolakan harga BBM bersubsidi,” katanya seperti dilansir dari sumber tersebut.

Bahkan, Lilik tidak sekedar menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM tersebut secara lisan. Bersama Lilik, sejumlah anggota dewan lain yang tergabung dalam Fraksi PKS, PBB, dan Hanura ini juga terlihat membentangkan kertas bertulis penolakan kenaikan harga BBM.

Baca Juga:  Pupuk Subsidi Sering Langka, Mathur Husyairi : Pupuk Organik Harus Jadi Solusi

Dikesempatan itu juga, Politisi Partai Gerindra, Rohani Siswanto mengusulkan agar legislatif dapat bersurat resmi secara kelembagaan ke pemerintah pusat perihal dampak di daerah pasca kenaikan harga BBM. Bahkan, usul itu diamini pula oleh Mathur Husyairi, nggota DPRD Jatim dari PBB.

Berita Terkait

Desa Pungpungan Bojonegoro Gebrak Lagi Dengan Inovasi Pujasera untuk UMKM
Jelang Hari Raya Idul Adha 1445, Rahayu Farm Pamekasan Siapkan Hewan Qurban yang Berkualitas dan Bersertifikat SKKH
Kepala DPKP : Lebaran 2024, Provinsi Jawa Timur Surplus Pangan
Astra Financial Dukung OJK Literasi Keuangan Kunci Keamanan Bertransaksi Digital
Tekan Inflasi Harga Kebutuhan Pokok, Pemkab Bojonegoro Buka Program Tokenbro
Tanggapi Harga LPG Naik dan Langka: ini Kata Fandy Setya Laksamana
Perkuat Produk UKM, Biro Perekonomian Gelar Jatim Economic 2024 di Ciputra World Surabaya
Selama Bulan Ramadhan, Pengrajin Maesan di Bojonegoro Kebanjiran Orderan

Berita Terkait

Sabtu, 15 Juni 2024 - 18:20 WIB

Polsek Kapas Bojonegoro Beri Bantuan 10 Sak Semen ke Masjid Jamik Desa Sambiroto

Rabu, 15 Mei 2024 - 22:45 WIB

Kapolda Jatim Letakkan Batu Pertama Pembangunan RS Bhayangkara Pamekasan

Selasa, 14 Mei 2024 - 21:17 WIB

Dua Pejabat Utama Polres Pamekasan Dimutasi

Selasa, 14 Mei 2024 - 20:43 WIB

Kapolres Bojonegoro Ingatkan Anggotanya Agar Netral di Pilkada 2024

Minggu, 5 Mei 2024 - 16:11 WIB

Jelang Kelulusan Sekolah, Kapolres Bojonegoro Imbau Siswa Tidak Lakukan Hal Negatif

Selasa, 23 April 2024 - 20:35 WIB

Personil Gabungan Satlantas Polres Pamekasan Lakukan Penertiban Knalpot Brong

Minggu, 21 April 2024 - 20:21 WIB

Polsek Tlanakan Pamekasan Buru Pelaku Penganiayaan

Selasa, 9 April 2024 - 20:41 WIB

Kapolres Bojonegoro Himbau Warga untuk Takbiran di Masjid

Berita Terbaru