Rapat Paripurna DPRD Jatim Hujan Interupsi, Sejumlah Dewan Tolak Kenaikan Harga BBM

Sejumlah Anggota DPRD Jatim menolak kenaikan harga BBM (Foto : FB Mathur/Ist)

SUARABANGSA.co.id Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur yang digelar hari Kamis (8/9) hujan interupsi. Sejumlah Anggota Dewan menyatakan menolak kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM bersubsidi.

Dilansir dari Tribunjatim.com, Anggota Legislatif Jawa Timur yang menyatakan menolak kebijakan kenaikan harga BBM tersebut diantaranya Politisi PKS, Lilik Hendrawati, Politisi Partai Gerindra, Rohani Siswanto, hingga anggota legislatif dari PBB asal Madura, Mathur Husyairi.

Untuk diketahui, rapat paripurna itu, sebenarnya beragendakan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang Perubahan APBD 2022. Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Achmad Iskandar, dan dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak.

Baca Juga:  Mathur Husyairi Ungkap Dugaan Human Trafficking : PMI Disekap dan Disiksa di Luar Negeri, Dipekerjakan Untuk Menipu Orang Indonesia

Namun, sebelum rapat tersebut ditutup, sejumlah interupsi itu bermunculan. Dalam interupsinya, Lilik Hendrawati mengatakan, pihaknya menolak kebijakan kenaikan harga BBM tersebut karena dinilai memberatkan masyarakat. Terlebih, perokonomian masyarakat masih goyah lantaran barusaja dilanda pandemi Covid-19. Ia juga mengajak anggota dewan lain untuk berpandangan sama.

“Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan penolakan harga BBM bersubsidi,” katanya seperti dilansir dari sumber tersebut.

Bahkan, Lilik tidak sekedar menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM tersebut secara lisan. Bersama Lilik, sejumlah anggota dewan lain yang tergabung dalam Fraksi PKS, PBB, dan Hanura ini juga terlihat membentangkan kertas bertulis penolakan kenaikan harga BBM.

Baca Juga:  Peringati HUT Gerindra ke-13, Anggota DPRD Pamekasan Ini Lakukan Baksos

Dikesempatan itu juga, Politisi Partai Gerindra, Rohani Siswanto mengusulkan agar legislatif dapat bersurat resmi secara kelembagaan ke pemerintah pusat perihal dampak di daerah pasca kenaikan harga BBM. Bahkan, usul itu diamini pula oleh Mathur Husyairi, nggota DPRD Jatim dari PBB.

Leave a Reply