SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Akis Jazuli menyoroti program wajib diniyah.
Pasalnya, program pendidikan keagamaan itu dinilai belum maksimal dalam penerapannya. Di mana masih diterapkan di daratan, belum menyentuh kepulauan.
“Pemerintah harus memberi perhatian kepasa masalah diniyah. Yakni, agar terus mendorong penerapan program ini lebih maksimal di semua sekolah,” terang politisi asal Pulau Talango tersebut.
Menurut Politisi NasDem tersebut keberadaan sekolah negeri, perilaku ala pesantren dapat diterapkan di Kota Keris, sehingga bisa membentuk karakter yang agamis.
“Dengan begitu, bisa menghasilkan generasi muda berakhlak islami dan bisa melahirkan pemimpin yang sopan santun yang baik,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya meminta eksekutif yang dalam hal ini Disdik lebih memberikan perhatian pada program wajib diniyah bisa diterapkan di semua sekolah.
”Jangan sampai ada ketimpangan antara daratan dan kepulauan, jadi harus benar-benar merata. Soal anggaran harusnya tidak menjadi persoalan jika pemerintah daerah mau duduk bersama terkait persoalan ini,” tegasnya.
Program wajib diniyah telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggara Pendidikan Diniyah.
Data di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep mencatat, program wajib diniyah belum bisa diterapkan menyeluruh dan didominasi sekolah di daratan.
Untuk diketahui, sebanyak 500 lembaga pendidikan yang tersebar di 19 kecamatan se-Kabupaten Sumenep telah menerapkan program wajib diniyah.
Rinciannya, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 480, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 17 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 3 sekolah.
