Tak Adanya Sanksi Tegas, Sejumlah Oknum Pegawai Puskesmas Camplong Sampang Kerap Bolos Usai Isi Absen

- Admin

Kamis, 12 Mei 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SAMPANG, SUARABANGSA.co.id Masalah kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) masih jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Salah satu masalah yang tidak bisa dilepaskan terkait disiplin adalah kebiasaan bolos atau tidak masuk kerja tanpa keterangan.

Seperti halnya yang terjadi dilingkungan Puskesmas Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Belasan oknum pegawai di instansi itu kerap bolos atau cabut usai mengisi absensi.

Hal itu terungkap saat adanya inspeksi mendadak (sidak) oleh Wakil Bupati Sampang H Abdullah Hidayat serta sidak kedua yang dilakukan oleh bagian kepegawaian Dinas Kesehatan serta dari Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Saat sidak, H Abdullah Hidayat dibuat geleng-geleng ketika dirinya menemukan belasan oknum pegawai bolos kerja. Dan sidak kedua pun juga sama, ditemukan belasan oknum pegawai tak masuk kantor.

Baca Juga:  Kompak!!! Empat Pejabat Termasuk Bupati Sampang Gagal Disuntik Vaksin Covid-19, Ini Alasannya

Bukan hanya tak masuk kantor, sejumlah oknum pegawai tersebut juga kerap meninggalkan pekerjaannya padahal masih dalam jam kerja. Pada saat masuk kerja hari pertama usai libur lebaran, mereka juga terlihat keluyuran.

Masih adanya oknum pegawai puskesmas yang kerap bolos kerja tersebut seakan tak kenal jera. Hal itu dimungkinkan karena diduga tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada mereka.

Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang, dr Abdullah Najich dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan jika pihaknya akan melakukan tindakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sesuai aturan, tindakan yang kita lakukan adalah melihat dari derajatnya. Kalau pegawai itu sudah mendapatkan pembinaan berupa teguran lisan dan ternyata masih melakukan kesalahan yang sama, maka akan diberikan teguran secara tertulis,” paparnya.

Baca Juga:  Ngebut, Mobil Pikap Asal Pamekasan Masuk Tambak di Sampang, 4 Orang Luka-Luka

Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Inspektorat serta Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) perihal sanksi apa saja yang akan diberikan kepada oknum pegawai tersebut.

“Tetap ditindaklanjuti, kami akan konsultasikan juga dengan dinas terkait, langkah-langkah apa saja nanti yang harus kami lakukan selain pembinaan,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Asep Syaifullah, Pakar Kebijakan Publik mengaku prihatin atas pemberian sanksi berupa teguran lisan. Di sisi lain, ia menyayangkan adanya oknum pegawai puskesmas yang kerap tidak masuk kerja.

“Seharusnya ada sanksi tegas, sanksi yang tegas akan membuat para ASN tidak lagi menyepelekan kehadiran mereka dalam pengabdian kepada masyarakat. Serta mengukur kedisiplinan mereka dalam melaksanakan kewajibannya,” tegas Syaiful, Kamis (12/05/2022).

Baca Juga:  Musrenbang RKPD Tahun 2024, Ini Isu-Isu Strategis Pemkab Sampang

Dosen Fakultas Hukum salah satu Universitas di Madura itu menyarankan Pemkab lebih tegas memberikan sanksi kepada oknum ASN yang tidak sepenuh hati mengabdi dan bekerja dengan kedisiplinan. Dikhawatirkannya, jika tidak ada ketegasan maka ASN akan bersikap acuh tak acuh.

“Pak Bupati harus memberikan tindakan tegas bagi oknum ASN yang sering bolos dan lalai dalam menjalankan tugas, sebab kinerja semua ASN harus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat Sampang,” ujar Syaiful.

Sesuai komitmen sebelum diangkat, lanjut Syaiful, semua ASN wajib melayani masyarakat dengan baik dan bersedia ditugaskan dimanapun juga, termasuk di puskesmas Camplong.

“Bagaimana bisa melayani masyarakat dengan baik, kalau tidak ada di kantor. Hal ini seharusnya dievaluasi oleh bupati, agar pelayanan di Puskesmas Camplong bisa maksimal,” pungkas Syaiful.

Berita Terkait

Pemkot Blitar Disorot TKW Asal Tulungagung, Dugaan Ketidakharmonisan
Terkendala Izin BBWS DPRD Bojonegoro dan Pihak Eksekutif Sidak Bengawan Solo
Sinergi dan Inovasi Layanan Jadi Kunci Penyusunan Renja 2027 DKP Jatim
Bojonegoro Borong Penghargaan TOP BUMD 2026, Sinyal Positif Tata Kelola Ekonomi Daerah
Dugaan Penggelapan Pembelian Mesin Es Rp500 Juta, warga Tapelan Laporkan AB mantan menejer PT BAI ke Polisi
PROJO Jatim Gelar Konferda di Malang dan Pilih Ketua Baru secara Aklamasi ke H, Muhammad Sholeh
Delegasi DPC Bojonegoro Tiba di Malang, Siap Sukseskan Konferda Projo Jatim 2026
BEM Malang Raya Turun Jalan, Tuntut Kasus Penyiraman Air Keras Harus Diproses Secara Adil Tanpa Kompromi

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 20:32 WIB

Pemkot Blitar Disorot TKW Asal Tulungagung, Dugaan Ketidakharmonisan

Rabu, 15 April 2026 - 16:42 WIB

Terkendala Izin BBWS DPRD Bojonegoro dan Pihak Eksekutif Sidak Bengawan Solo

Rabu, 15 April 2026 - 15:26 WIB

Sinergi dan Inovasi Layanan Jadi Kunci Penyusunan Renja 2027 DKP Jatim

Selasa, 14 April 2026 - 10:50 WIB

Bojonegoro Borong Penghargaan TOP BUMD 2026, Sinyal Positif Tata Kelola Ekonomi Daerah

Selasa, 14 April 2026 - 00:55 WIB

Dugaan Penggelapan Pembelian Mesin Es Rp500 Juta, warga Tapelan Laporkan AB mantan menejer PT BAI ke Polisi

Sabtu, 11 April 2026 - 19:10 WIB

Delegasi DPC Bojonegoro Tiba di Malang, Siap Sukseskan Konferda Projo Jatim 2026

Sabtu, 11 April 2026 - 16:06 WIB

SMSI Bojonegoro Berganti Nahkoda, Kustaji Resmi Gantikan Sasmito Anggoro

Kamis, 9 April 2026 - 19:18 WIB

LPG 3 Kg Langka di Bojonegoro, Harga Tembus Rp40 Ribu: DPRD Desak Sanksi Pidana bagi Oknum

Berita Terbaru