Tak Adanya Sanksi Tegas, Sejumlah Oknum Pegawai Puskesmas Camplong Sampang Kerap Bolos Usai Isi Absen

- Admin

Kamis, 12 Mei 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SAMPANG, SUARABANGSA.co.id Masalah kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) masih jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Salah satu masalah yang tidak bisa dilepaskan terkait disiplin adalah kebiasaan bolos atau tidak masuk kerja tanpa keterangan.

Seperti halnya yang terjadi dilingkungan Puskesmas Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Belasan oknum pegawai di instansi itu kerap bolos atau cabut usai mengisi absensi.

Hal itu terungkap saat adanya inspeksi mendadak (sidak) oleh Wakil Bupati Sampang H Abdullah Hidayat serta sidak kedua yang dilakukan oleh bagian kepegawaian Dinas Kesehatan serta dari Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Saat sidak, H Abdullah Hidayat dibuat geleng-geleng ketika dirinya menemukan belasan oknum pegawai bolos kerja. Dan sidak kedua pun juga sama, ditemukan belasan oknum pegawai tak masuk kantor.

Baca Juga:  Jelang Natal dan Tahun Baru, Kapolda Jatim Imbau Tak Ada Sweeping

Bukan hanya tak masuk kantor, sejumlah oknum pegawai tersebut juga kerap meninggalkan pekerjaannya padahal masih dalam jam kerja. Pada saat masuk kerja hari pertama usai libur lebaran, mereka juga terlihat keluyuran.

Masih adanya oknum pegawai puskesmas yang kerap bolos kerja tersebut seakan tak kenal jera. Hal itu dimungkinkan karena diduga tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada mereka.

Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang, dr Abdullah Najich dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan jika pihaknya akan melakukan tindakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sesuai aturan, tindakan yang kita lakukan adalah melihat dari derajatnya. Kalau pegawai itu sudah mendapatkan pembinaan berupa teguran lisan dan ternyata masih melakukan kesalahan yang sama, maka akan diberikan teguran secara tertulis,” paparnya.

Baca Juga:  Ini Point Tuntutan PMII Bojonegoro ke Anggota DPRD soal Kelangkaan Gas LPG

Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Inspektorat serta Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) perihal sanksi apa saja yang akan diberikan kepada oknum pegawai tersebut.

“Tetap ditindaklanjuti, kami akan konsultasikan juga dengan dinas terkait, langkah-langkah apa saja nanti yang harus kami lakukan selain pembinaan,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Asep Syaifullah, Pakar Kebijakan Publik mengaku prihatin atas pemberian sanksi berupa teguran lisan. Di sisi lain, ia menyayangkan adanya oknum pegawai puskesmas yang kerap tidak masuk kerja.

“Seharusnya ada sanksi tegas, sanksi yang tegas akan membuat para ASN tidak lagi menyepelekan kehadiran mereka dalam pengabdian kepada masyarakat. Serta mengukur kedisiplinan mereka dalam melaksanakan kewajibannya,” tegas Syaiful, Kamis (12/05/2022).

Baca Juga:  Pemerintah Ubah IMB Jadi PBG, Ini Penjelasan DPMPTSP dan Naker Sampang

Dosen Fakultas Hukum salah satu Universitas di Madura itu menyarankan Pemkab lebih tegas memberikan sanksi kepada oknum ASN yang tidak sepenuh hati mengabdi dan bekerja dengan kedisiplinan. Dikhawatirkannya, jika tidak ada ketegasan maka ASN akan bersikap acuh tak acuh.

“Pak Bupati harus memberikan tindakan tegas bagi oknum ASN yang sering bolos dan lalai dalam menjalankan tugas, sebab kinerja semua ASN harus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat Sampang,” ujar Syaiful.

Sesuai komitmen sebelum diangkat, lanjut Syaiful, semua ASN wajib melayani masyarakat dengan baik dan bersedia ditugaskan dimanapun juga, termasuk di puskesmas Camplong.

“Bagaimana bisa melayani masyarakat dengan baik, kalau tidak ada di kantor. Hal ini seharusnya dievaluasi oleh bupati, agar pelayanan di Puskesmas Camplong bisa maksimal,” pungkas Syaiful.

Berita Terkait

Penandatanganan Pakta Integritas Anti Korupsi; Komitmen Pemkab Sampang Wujudkan Pemerintahan yang Bersih
Bojonegoro Raih Tiga Penghargaan Pada Peringatan BBGRM Ke-XXI Dan HKG PKK Ke-21 Prov Jatim 2024
408 Kades di Bojonegoro Dapat Perpanjangan Masa Jabatan
Pj Bupati Bojonegoro Serahkan 1.935 SK PPPK, Dari Tenaga Guru Sampai Tenaga Kesehatan dan Teknisi
Bumdes Ngringinrejo Bojonegoro Menjual Aneka Olahan Blimbing dan Jambu Kristal di Pekan Batik
Closing Pekan Batik di Bojonegoro Berkolaborasi Dengan BUS KPK, Dihibur Niken Salindri
Tim Sar Temukan Jasad Nelayan Pacemengan Kondisi Tewas di Pesisir Pantai Cungkingan Banyuwangi
Perahu Ditemukan Tanpa Awak, Seorang Nelayan Diduga Tenggelam di Laut Pecemengan Banyuwangi

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:48 WIB

Penandatanganan Pakta Integritas Anti Korupsi; Komitmen Pemkab Sampang Wujudkan Pemerintahan yang Bersih

Selasa, 11 Juni 2024 - 17:07 WIB

408 Kades di Bojonegoro Dapat Perpanjangan Masa Jabatan

Selasa, 11 Juni 2024 - 14:27 WIB

Pj Bupati Bojonegoro Serahkan 1.935 SK PPPK, Dari Tenaga Guru Sampai Tenaga Kesehatan dan Teknisi

Senin, 10 Juni 2024 - 07:52 WIB

Closing Pekan Batik di Bojonegoro Berkolaborasi Dengan BUS KPK, Dihibur Niken Salindri

Minggu, 9 Juni 2024 - 20:28 WIB

Satgas Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal di Pamekasan Mengikuti Bimtek Operasi Pemberantas Barang Kena Cukai

Sabtu, 8 Juni 2024 - 18:14 WIB

Gas LPG 3 Kg di Bojonegoro Sempat Langka Pemkab di Demo, Ini Persoalannya

Sabtu, 8 Juni 2024 - 18:08 WIB

Komisi B DPRD Bojonegoro Harapkan yang Bikin Langka LPG Diberi Sanksi

Sabtu, 8 Juni 2024 - 17:45 WIB

Sebelum Dilantik, Calon Anggota DPRD Bojonegoro Terpilih per 21 Hari Harus Melaporkan Harta Kekayaannya

Berita Terbaru