Dari Pandemi Untuk Ekonomi

- Admin

Kamis, 7 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penulis: Hans Wijaya*

Baru saja kita merasakan udara segar dari tanda tanda berakhirnya pandemi, kini kita dihadapkan pada krisis ekonomi, dengan ditandai harga komoditas yang melambung tinggi, jika kemaren kita dihadapkan pada langkanya oksigen kini kita diterpa gaibnya minyak goreng dan BBM, tidak sampai disitu saja, disusul LPG dan komoditi lain sebagai pelengkap.

Sebagian besar yang langka merupakan kebutuhan primer, banyak masyarakat bertanya kok bisa? Jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi mikro terjadinya Interaksi pasar dagang akan secara alami demand (permintaan) menurun, meski “bisa” dimainkan oleh kartel, dan karena ini bukan interaksi yang lumrah maka ini masuk kategori problem, banyak hal yang melatarbelakanginya, melihat ekonomi secara makro kondisi fiskal dan moneter dalam negeri saat ini dipengaruhi ekonomi global yang sedang bergejolak, terutama berkaitan kenaikan inflasi di hampir semua negara dunia, dampaknya stabilitas harga menjadi terganggu.

Baca Juga:  Sudah Tepatkah Sertifikat Vaksinasi Sebagai Syarat Bepergian?

Untuk meminimalisir problem ini dari sudut makro dapat diambil dari kebijakan fiskal dan moneter seperti yg di ambil pemerintah sekarang “jika dilihat sudut pandang makro agak sedikit lucu, baru saja dari kemenkeu menaikkan PPN dalam negeri menjadi 11%, seminggu kemudian harga mulai naik, setelahnya dikembalikan lagi dengan Bantuan langsung tunai (BLT) untuk menyelamatkan daya beli masyarakat, menurut saya konsepnya masih sama, yang berlebih membantu yang tertindih, cuma instrumennya di orkestrasi oleh pemerintah, itu menurut hemat saya”.

Baca Juga:  Pentingnya Literasi Digital Bagi Generasi Muda

Inflasi adalah musuh dari daya beli masyarakat, pada prakteknya daya beli masyarakat hanya sebuah angka rata rata pengambilan instrumen beberapa komoditas yg dinamakan PPP (purcashing power parity). Yaitu pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli, namun juga tidak semua golongan penduduk merasakan hal itu. Masih ada kelompok penduduk yang khawatir bagaimana besok ia akan makan, minum, dan memenuhi kebutuhan lainnya. kesenjangan antar keluarga masih jauh sekali. Percepatan peningkatan standar hidup keluarga berpengeluaran rendah penting dicarikan solusi.

Baca Juga:  Pernyataan Kontroversi yang Mengakhiri Sebuah Audisi

*Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Bojonegoro kini juga sedang menjalankan riset indeks pembangunan manusia (IPM) di Bojonegoro, sebagai bahan masukan strategi kebijakan pembangunan berkelanjutan

Berita Terkait

IMAN DAN DARAH
Lebaran Bersama Muhammadiyah dan NU
Opini : Perjalanan 100 Tahun
Pentingnya Literasi Digital Bagi Generasi Muda
Relasi Kuasa, Pengetahuan dan Praktik Manipulasi di Universitas
Trik Tipu-Tipu Kampus X di Madiun
Meramal Pendidikan Bojonegoro di Masa Depan, Ini Strateginya
Diduga Hendak Mencuri, Pria Asal Torjun Sampang Diamankan Warga Panyirangan

Berita Terkait

Sabtu, 19 April 2025 - 15:11 WIB

Meski Dilarang, Anak-anak di Sampang Makin Marak Main Sepeda Listrik di Jalan Raya

Selasa, 15 April 2025 - 18:33 WIB

SPBU 54.621.13 Bojonegoro Bantah Tudingan Konsumen Terkait Takaran BBM

Selasa, 15 April 2025 - 15:05 WIB

Hujan Landa Sampang, BPBD Tangani Genangan Air di Sejumlah Ruas Jalan

Selasa, 15 April 2025 - 12:55 WIB

Ribuan Kendaraan di Sampang Belum Lakukan Uji Kir, Keselamatan di Jalan jadi Ancaman

Senin, 14 April 2025 - 22:17 WIB

Videotron Bertahun-tahun di Bojonegoro Terlihat Mati dan Tak Terawat, Siapa Yang Bertanggung Jawab?

Senin, 14 April 2025 - 21:42 WIB

Dukung Penertiban PKL, Anggota DPRD Sumenep Minta Pemkab Lakukan Dialog dengan Pedagang

Senin, 14 April 2025 - 15:16 WIB

Ular Kobra Sembunyi di Dapur Rumah Warga, Damkar Sampang Bantu Evakuasi

Minggu, 13 April 2025 - 13:10 WIB

Potensi Cuaca Ekstrem, BPBD Sampang Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

Berita Terbaru