Kisruh PAW Kader PAN, Ketua DPRD Belum Bisa Ambil Sikap

- Admin

Senin, 5 Agustus 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

H Iskandar (Kiri), Ahmad (Kanan)

i

H Iskandar (Kiri), Ahmad (Kanan)

SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Terkait kisruh Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Politisi PAN Iskandar dan Ahmad pimpinan DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur dalam waktu dekat akan melakukan konsultasi kepada Gubernur Jawa Timur.

“Kami masih mau konsultasi dulu ke Gubernur,” terang H. Herman Dali Kusuma, Ketua DPRD Sumenep,

Konsultasi tersebut dilakukan guna meminta kejelasan atas diterbitkannya surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur nomor 171.435/766/011.2/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, tertanggal 29 Juli 2019.

Baca Juga:  Kerja Sama Dengan Pemkab Pamekasan, Polinema Akan Buka Kampus Baru di Kota Gerbang Salam

Surat tersebut merupakan pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 2 Pebruari 2018 Nomor 171.435/151/011.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, atas nama Iskandar.

Politisi PKB itu menambahkan, dalam SK tersebut tidak menentukan proses peralihan kembali keanggotaan DPRD Sumenep. Apakah harus melalui proses PAW atau tidak.

Menurutnya, jika harus melalui proses PAW, maka harus melalui usulan dari Partai Pengusung. Sampai saat ini, DPRD belum menerima surat usulan PAW atau pemberhentian kader partai sebagai Anggota DPRD Sumenep.

Baca Juga:  Satreskrim Polres Sumenep Amankan Satu Truk Beras

“Makanya kami akan telaah dulu, apakah dengan SK itu masih perlu konfirmasi KPU, perlu pelantikan dan apakah harus dibamuskan begitu,” imbuhnya.

Menurutnya, untuk sementara waktu belum bisa mengambil sikap, apakah Iskandar yang diakui sebagai Anggota DPRD Sumenep atau Ahmad, pasca turunnya surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur nomor 171.435/766/011.2/2019 itu.

Kendati begitu, jika hasil konsultasi itu baru bisa memberikan kejelasan secara detail.

“Saya pasti tunduk pasa hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Berita Terkait

Viral Video Warga di Sampang Temukan Jasad Pria Penuh Luka, Kapolsek Robatal Bilang Begini
Biaya Parkir Disebut Mahal, Begini Respon Pengelola Wisata Pantai Camplong Sampang
Tak Ada Fasilitas yang Ditawarkan, Tiket Masuk dan Biaya Parkir Pantai Wisata Camplong Mahal
Gerindra dan PDIP Jember Beri Sinyal Kuat Koalisi di Pilkada 2024
Gelar Buka Puasa Bersama, RSUD dr Mohammad Zyn Sampang Santuni Anak Yatim
Ribuan Masyarakat Jember Dukung Gus Fawait Jadi Bupati Jember
Jaga Sinergitas, Pj Bupati Sampang Jalin Silaturahmi Bersama Insan Pers
Plt Ketua PSI Surabaya Serahkan Proses Hukum Kasus Dugaan Penyelewengan Banpol ke Polisi

Berita Terkait

Selasa, 9 April 2024 - 20:41 WIB

Kapolres Bojonegoro Himbau Warga untuk Takbiran di Masjid

Kamis, 4 April 2024 - 23:10 WIB

Kodim 0826 Pamekasan Salurkan 600 Zakat Fitrah dalam Peringatan Nuzulul Qur’an 1445 H

Kamis, 4 April 2024 - 06:07 WIB

Polres Pamekasan Musnahkan BB Hasil Operasi Pekat Semeru 2024

Selasa, 2 April 2024 - 12:03 WIB

Polres Bojonegoro Buka Puasa Bersama Awak Media

Minggu, 31 Maret 2024 - 19:07 WIB

Cegah Balap Liar, Polres Bojonegoro Amankan 34 Motor

Minggu, 17 Maret 2024 - 22:00 WIB

Polres Bojonegoro Akan Tindak Tegas Pelaku Perang Sarung

Jumat, 15 Maret 2024 - 13:10 WIB

Kodim Pamekasan Tanam Ratusan Bibit Pohon

Selasa, 12 Maret 2024 - 13:49 WIB

Kapolres Bojonegoro Kunjungi Lokasi Banjir dan Bagikan 3.000 Nasi Bungkus

Berita Terbaru

Birokrasi

Pemkab Bojonegoro Gelar Takbir bersama di Pendopo Malowopati

Rabu, 10 Apr 2024 - 17:24 WIB

TNI/Polri

Kapolres Bojonegoro Himbau Warga untuk Takbiran di Masjid

Selasa, 9 Apr 2024 - 20:41 WIB